Hak-hak Raja Atas Tanah di Jawa Pada Masa Kerajaan Mataram II

Di dalam masyarakat jawa, tanah merupakan sesuatu yang sangat penting. Konsep agraria menyebutkan bahwa ketika seseorang menguasai suatu wilayah maka orang tersebut bukan hanya berkuasa atas tanah tetapi juga segala sesuatu yang berada diatasnya. Dalam konteks itu, raja sebagai penguasa suatu wilayah memiliki hak-hak mutlak dalam penguasaan. Sehingga perlu dipahami bahwa raja tidak memiliki keuasaan multlak sebagai milik pribadi. Begitu pula yang terjadi pada raja-raja di Jawa. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar atau “wenang wisesa ing sanagari” (berwenang tertinggi di seluruh negeri) dan diakui sebagai pemilik segala sesuatu. Kawula atau rakyat hanya mengatakan nderek ngarsa dalem (terserah kehendak raja). Pada periode kerajaan Mataram II wilayah kerajaan dibagi menjadi tiga daerah yakni :

1.      Negara (ibukota)

2.      Nagaragung (daerah inti)

3.      Mancanegara (pesisir) dan tanah sabrang (tanah di seberang laut)

Menurut pandangan Prof. Veth dan Dr. Selosoemarjan negara-negara Jawa direncanakan berdasarkan pada lingkaran konsentris yakni titik pusat berada di istana sampai daerah-daerah luar yang paling jauh letaknya. Pembagian wilayah kerajaan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pusat dalam hal ini raja. Raja menjadi penentu dalam pembagian wilayah-wilayah yang masuk ketiga daerah tersebut. Akibatnya, batas-batas kewilayahan sebuah kerajaan tergantung dari besar-kecilnya kekuatan atau pengaruh dari kekuasaan pusat (raja).

Di dalam pemerintahan Mataram II, Raja mempunyai dua hak atas tanah. Pertama, hak politik atau hak publik merupakan hak yang menetapkan luasnya yuridiksi teritorialnya. Hak ini hanya menetapkan batas-batas daerah yang boleh diatur, daerah untuk menjalankan keadilan dan daerah pertahanan dari serangan musuh. Kedua, hak raja yang langsung berkenaan dengan tanah. Hak itu ialah hak untuk mengatur hasil tanah sesuai dengan adat. Dasar dari hak ini terdapat dalam adat kampun yang telah lama yakni paron. Paron adalah bagi hasil tanah menjadi setengah untuk orang menggarap tanah dan setengahnya lagi dipunyai oleh orang yang memiliki hak untuk memetik hasil, hak yang diperoleh dari desa yang memberikan kepada pemilik tanah sebenarnya, siti dusun (tanah desa).

Sesuai perkembangan zaman, hak raja atas tanah mengalami perkembangan tidak hanya seperti pada adat diatas. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perkembangan itu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Van Vollenhoven, orang dapat mengatakan tanpa ragu-ragu bahwa raja tidak memiliki tanah dalam pengertian pribadi melainkan hanya mempunyai hak atas sebagian dari hasil tanah yang dapat ia serahkan penggolahannya kepada pemberi modal atau pengontrak. Penyebab terjadi demikian karena sewenang-wenangnya raja memiliki hak, rakyat tetap mempunyai bagian tanah dengan prosentase yang lebih tinggi  yakni sebesar 50% atau 40% (menurut Rouffaer).

Meskipun dalam pembagian tanah rakyat memiliki jatah yang lebih besar, raja memiliki kekuasaan penuh sehingga dalam praktiknya yang terjadi tidak demikian. Disamping itu raja juga melakukan penarikan jumlah tertentu untuk kepentingan pribadi. Penarikan ini diperoleh dari hak yang diberikan kepada rakyat dengan bentuk pajeg (pajak). Dalam melakukan pembagian pendapatan dari tanah pejabatnya. Di mancanegara dengan para kepala daerah (bupati) beserta bawahannya yakni kepala distrik dan kepala desa. Sedangkan di daerah ini inti atau nagaragung dengan para pemegang lungguh beserta para bekelnya (pembantu dan wakil pemegang lungguh dalam desa).

Terdapat dua jenis tanah penguasaan yang tidak dikenakan jenis pajak yang sama, yakni narawita (daerah kuasa raja) atau tanah perdikan. Tanah narawita berada langsung dibawah kepengurusan raja melalui wedana miji (istilah miji mengacu pada tugas dan kedudukan yang khusus). Pada dasarnya tanah ini tidak bebas pajak akan tetapi seluruhnya digunakan untuk keperluan rumah tangga raja. Sehingga tanah ini harus menyediakan berbagai barang dagangan, misalnya padi, minyak, bunga dan daun sirih. Demikian pula yang dilakukan para kepala daerah luar (bupati) mereka mencadangkan sebagian tanah kekuasaanya untuk pemakaian pribadi.

Dalam bukunya Suhartono apanage dan bekel,  tanah narawita merupakan tanah yang keseluruhan hasilnya dipergunakan untuk keperluan raja. Tanah ini terdiri dari bumi pamajegan (tanah yang digunakan untuk menghasilkan uang dari pajak), bumi pangrembe (tanah yang ditanami padi dan tanaman lainnya untuk keperluan kerajaan), dan tanah gladhag (tanah yang penduduknya diberi tugas transportasi seperti saat pesta perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya). Tanah narawita di dalam proses penggerjaannya diserahkan kepada bekel yakni seorang wakil lungguh yang bertugas memungut pajak dari petani-petani di desa dan mengawasi keamanan desa, termasuk menyediakan tanah dan tenaga kerja. Sistem pembagiannya tanahnya ialah ²/₅ untuk lungguh, ²/₅ untuk sikep, dan ¹/₅ untuk bekel.

Mengenai hak atas tanah yang diberikan raja atau penguasa kepada pegawainya sebagai upah jabatan atau pembiayaan atas tugas mereka, Soemarsaid Moertono membedakan antara tanah lungguh (apanage) dan bengkok atau catu (tanah untuk gaji). Van Vollenhoven mendefinisikan lungguh sebagai daerah yang telah diserahkan dan yang menerima peyerahan mempunyai hak atas keuntungan dari tanah itu dan dari penduduk. Dengan demikian pejabat yang diberikan tanah lungguh mempunyai hak untuk menguasai tanah beserta orang-orang diatas tanah tersebut. Raja tidak mempunyai hak milik atas tanah, tetapi raja dapat mengambil keuntungan-keuntungan berupa pajak, jasa-jasa dan penghasilan dari daerah tersebut. Biasanya tanah apanage berada di negaragung yang wilayahnya subur.

            Sedangkan tanah bengkok atau gaji adalah sebidang tanah garapan dari sebagian tanah raja yang diserahkan kepada seorang pejabat, keluarga atau seseorang yang disenangi. Tanah itu dikerjakan dengan cara kerja rodi untuk kepentingan orang yang diberi hadiah. Dari definisi yang dikemukakan Van Vollenhoven mengenai tanah bengkok atau tanah gaji, tanah ini merupakan pecahan dari tanah apanage. Hal ini bermaksud bahwa pada mulanya hanya ada tanah apanage, namun dalam perkembangannya muncul tanah bengkok sebagai hadiah kepada orang-orang yang disenangi raja. Pemberian hadiah berupa tanah ini dilakukan bukan karena jabatan atau pangkat. Biasanya tanah bengkok atau tanah gaji berada di mancanegara yang tanahnya relatif tidak subur.

            Disamping tanah lungguh dan tanah bengkok, raja memiliki wilayah untuk pajak sendiri yakni siti pamajegan dalem. Wilayah ini digunakan untuk mengumpulkan pajak dan jasa-jasa tenaga kerja untuk kepentingan raja. Para Lungguh memiliki hak-hak atas wilayahnya, termasuk didalamnya mengangkat seorang bekel sebagai wakilnya untuk memungut pajak. Sedangkan bekel sendiri juga mempunyai semacam lungguh kecil oleh para tuannya. Kesimpulan dari uraian diatas bahwa hak-hak raja atas tanah sangat dipengaruhi oleh kekuasaan raja yang begitu multlak. Sehingga seolah-olah raja memiliki segalanya dari kewilayahan tanah bahkan orang-orang diatasnya.

Referensi :

Moetono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau : Studi tentang masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920). Yogyakarta: Tiara Wacana

RSBI Tinggal Kenangan, Menata Ulang Pendidikan di Indonesia

Pendahuluan

            Pasca terkabulnya judicial review pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atas UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat babak baru sistem pendidikan di Indonesia. Pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 yang berbunyi bahwa : “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional” yang menjadi cikal bakal dan dasar hukum terbentuknya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), oleh MK dianggap tidak sesuai dengan semangat pasal 28 dan 31 UUD 1945.

            Dengan dikeluarkannya putusan MK tentang pembatalan pasal 50 ayat 3 UU No 20/2003 maka UU tersebut sudah tidak berlaku lagi (inkonstitusional). Hal itu sekaligus memberikan instruksi untuk dibubarkannya RSBI/SBI. MK menganggap bahwa dengan adanya RSBI terjadi diskriminasi, kastanisasi dan kesenjangan masyarakat terhadap akses pendidikan dalam hal ini pendidikan RSBI/SBI. Selain itu persoalan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas RSBI/SBI juga menjadi perhatian karena dianggap akan mengancam berbangsa-bernegara. Adanya ketakutan akan kehilangan jati diri berbangsa-bernegara yang telah menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, nasional dan persatuan.

Tinggal Kenangan

            Telah disebutkan diatas bahwa pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 sudah inkonstitusional, artinya tidak dapat dipakai menjadi landasan hukum berdirinya RSBI/SBI. Hal itu tentu berakibat harus dibubarkannya RSBI/SBI. Sebelum membahas tentang proyeksi kedepan pasca pembubaran RSBI/SBI, setidaknya ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian. Persolan-persoalan itu tidak dapat dilepaskan begitu saja hanya dengan melakukan pembubaran terhadap eksistensi RSBI/SBI. Pertama, akibat adanya RSBI/SBI pendidikan seolah-olah terkotak-kotak dan terjadi dualisme dalam pendidikan. Kedua, terjadi kastanisasi, liberalisasi, dan kesenjangan akses pendidikan. Dan yang ketiga, persoalan yang menyangkut identitas dan jati diri bangsa terkait penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam melakukan pengajaran.

            Selain persoalan-persoalan diatas, persoalan menjadi perhatian ialah biaya pendidikan RSBI/SBI yang tinggi. Biaya pendidikan RSBI/SBI dianggap tidak bersahabat dengan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pendidikan RSBI/SBI kebanyakan memang dinikmati oleh masyarakat dengan ekonomi atas. Hal itulah yang banyak disesalkan dan semakin membuat masyarakat terdiskriminasi.

            Akan tetapi lewat sidang putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Mahkamah, pasal yang mewajibkan pemerintah merintis setidaknya satu sekolah bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sekitar 1.300 sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kontan kehilangan pijakan hukumnya (tempo.com, 14 Januari 2013). Hal itu berisyarat bahwa RSBI/SBI tinggal kenangan.

Menata Ulang Pendidikan

            Pasca pembubaran RSBI/SBI lantas muncul berberapa pertanyaan, seperti : apakah kemudian hanya berakhir sebatas pembubaran RSBI/SBI? apakah hal itu menyebabkan traumatik terhadap pendidikan yang distandarisasi internasional? Bagaimana membangun kualitas pendidikan yang dapat bersaing secara internasional akan tetapi tidak meninggalkan jati diri bangsa?  Petanyaan-pertanyaan itulah yang muncul terkait persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan membubarkan RSBI/SBI. Kata kuncinya adalah rekonstruksi pendidikan. Artinya pendidikan di Indonesia perlu ada penataan kembali secara konsep pendidikan yang berkualitas dan implementasi atas konsep itu.

            Berbicara tentang pendidikan berkualitas ada beberapa hal yang mempengaruhi, yakni pertama, adanya kurikulum yang berkualitas artinya bukan hanya kurikulum yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri tetapi tidak sesuai secara kondisional dan kultural terhadap Indonesia. Akan tetapi kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan dari siswa dan pendidik. Kebutuhan terhadap pengembangan potensi dari siswa itu sendiri. Kedua, kemampuan pendidik dalam mendidik dalam preoses mengajar. Sertifikasi dan pelatihan guru profesional, meskipun masih terdapat kekurangan tetapi setidaknya itu merupakan bagian untuk meningkatkan kualitas pendidik. Pendidik yang berkulitas secara intelektual dan berkarakter yang unggul akan sangat mempengaruhi daripada output yang dihasilkannya.

            Yang bisa dilihat saat ini memang menjadi persoalan sendiri dimana pendidikan yang menggunakan kurikulum luar negeri outputnya tidak jauh berbeda dengan output yang dihasilkan dari kurikulum lokal. Hal itu bisa jadi disebabkan karena kurikulum yang diadopsi dari luar negeri tidak bisa semata-mata diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Aspek kondisional dan kultural harus menjadi pertimbangan dalam penggunaannya. Kualitas Internasional akan tetap tercapai meskipun menggunakan kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang dimaksud tentu harus memiliki konsep ideal yang dapat terimplementasi baik secara kondisional dan kultural. Konsep yang dihasilkan dari penyerapan unsur-unsur budaya dan jati diri bangsa Indonesia sendiri.

            Kurikulumnya saja berpedoman dengan Cambridge yang merupakan kurikulum pembelajaran asing atau luar negeri, yang pasti tidak akan ada pembelajaran-pembelajaran tentang berbagai kehidupan nilai-nilai lokal, serta kesosial-budayaan yang benar-benar menerangkan ke-indonesiaan disana.  Dengan hal yang demikian, mana mungkin pendidikan yang seperti itu dapat membentuk National Building serta pembangunan keindonesian, yang ada malahan akan menghilangkan jiwa Ke-indonesiannya (Arif Novianto, Okezone.com, Kamis, 10 Januari 2013) 

            Pendidik yang berkualitas secara intelektual dan berkarakter yang unggul akan sangat mempengaruhi daripada output yang dihasilkannya. Bagaimana mungkin siswa dapat memiliki kualitas intelektual dan moral yang unggul tanpa guru yang memilki kemampuan yang unggul dan berkarakter pula? kedua hal yang sangat melekat dan saling mempengaruhi. Untuk menciptakan kemampuan pendidik yang unggul dan berkarakter dapat dicapai, mulai dari seseorang masuk ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai akan memasuki gerbang untuk menjadi pendidik. Ketika akan menjadi pendidik dia harus benar-benar berkualifikasi, artinya harus ada standarisasi yang ketat untuk seseorang dapat menjadi pendidik.

            Pendidikan yang menjadi hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola dengan baik. “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” (pasal 31 ayat 1 UUD 1945) & “….Negara  wajib  membiayainya”(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Telah disebutkan diatas bahwa persoalan yang dihadapi pendidikan berkualitas ialah biaya yang tinggi. Mari kita lihat bersama, anggaran pendidikan di Indonesia saat ini 20% dari jumlah APBN. 20% merupakan angka yang tidak sedikit, sehingga anggapan bahwa pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pendidikan yang berkualitas dapat disangsikan kebenarannya. Transparasi penggunaan biaya pendidikan itulah yang menjadi salah satu jawaban atas persoalan tersebut.

Hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan ialah bagaimana kemudian hubungan antara penggunaan bahasa Inggris dengan kualitas internasional? Mengingat bahasa merupakan sarana dalam melakukan komunikasi. Penguasaan bahasa internasional salah satunya bahasa inggris memang menjadi salah satu bagian penting dalam hal perolehan informasi dan melakukan komunikasi secara internasional. Akan tetapi hal itu juga tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur dari kualitas internasional.

Menurut Ahli bahasa sekaligus anggota perumus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dendy Sugono. Ia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengkaji ulang kebijakan itu. Ia mengutarakan, jika ingin meningkatkan kemampuan siswa berbahasa Inggris, mereka sebaiknya melalui pengajaran bahasa Inggris reguler itu sendiri. “Penggunaan bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar dapat ditoleransi hanya untuk jenjang pendidikan tinggi. Khususnya pada prodi-prodi yang kosentrasinya pada kajian bahasa tersebut. Misalnya, pada prodi bahasa Arab tidak menjadi persoalan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar” (Gloria Samantha. Sumber: Kompas, Tribun News, JPNN, Rabu 16 Mei 2012)

Penutup

           Terlepas dari pro-kontra terhadap eksistensi RSBI/SBI di dunia pendidikan Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan atas pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertentangan dengan UUD 1945, RSBI/SBI hanyalah tinggal kenangan. Payung hukum yang menaungi RSBI/SBI sudah dinyatakan inkonstitusional sehingga eksistensinya tidak dapat dipertahankan.

            Akan tetapi tidak berhenti sebatas pembubaran RSBI/SBI, harus ada upaya follow-up bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk kembali meramu kebijakan pendidikan yang berkualitas dengan tidak mengenyampingkan jati diri berbangsa-bernegara. Setidaknya harus ada rekonstruksi dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik penggunaan kurikulum, peningkatan kualitas dan kemampuan pendidik, penyediaan sarana-prasarana yang memadai dengan asumsi biaya yang sesuai dengan realita ekonomi masyarakat Indonesia saat ini yang cenderung menduduki menengah kebawah. Dan penggunaan bahasa asing yang harus berimbang, bahasa Indonesia lah yang harus lebih diutamakan sehingga anggapan kehilangan jati diri bangsa dapat ditepis.

Perbaikan dan perbaikan harus terus dilakukan Kemendikbud sebagai penyelenggara pendidikan yang diamanahi oleh UUD 1945. Satu hal yang ditekankan dalam tulisan ini, bahwasanya pendidikan yang mahal tidak menjamin adanya kualitas yang baik. Sesuai dengan pernyataan Mendikbud (antaranews.com, 13 Januari 2013), “Cita-cita untuk memiliki sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten kota tidak boleh dikubur sehingga kita harus memikirkan lagi formula pengganti RSBI”. Harapannya semoga pendidikan di Indonesia  lebih baik lagi. Dan tugas kita adalah tetap mengawal perjalanan kebijakan-kebijakan apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pendidikan. Tetap tegas menolak diskriminasi, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Dengan demikian konsepsi pendidikan kritis yang mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan. 

Pedagang Asongan di Bus Lintas Kota Jogja – Solo

A. Pendahuluan

            Kota sering kali diasumsikan sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang individualis, bermewah-mewahan, disana terdapat banyak gedung-gedung perkantoran yang mewah dan menjulang tinggi, pabrik-pabrik besar hingga membeludaknya kendarakan-kendarakan di jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Kota juga diasumsikan sebagai tempat yang ideal dalam melakukan kegiatan perekonomian, bisnis, perdagangan dan sebagainya. Hal itu menyebabkan kota menjadi tempat tujuan para pelamar kerja yang kebanyakan dari pedesaan dengan asumsi kota merupakan pusat industri dan perpabrikan.

            Apabila dilihat seksama kondisi perkotaan kebanyakan – bahkan semua – kota di Indonesia terdapat fenomena kontradiktif terhadap asumsi yang ada. Di kota ternyata banyak pekerja-pekerja sektor informal seperti pedagang asongan di bus-bus, pedagang kaki lima, penarik becak, pemulung bahkan gembel ataupun pengemis. Selain itu disamping gedung-gedung perkantoran mewah, sisi lain dari perkotaan ialah banyaknya daerah-daerah pemukiman kumuh yang tentu saja terdapat bangunan-bangunan liar, seperti di bantaran sungai, di dekat jembatan, pinggir rel kereta api dan sebagainya.

            Dalam makalah ini akan membahas tentang kegiatan sektor informal yang terdapat di perkotaan. Kegiatan sektor informal yang diambil ialah “Kegiatan Pedagang Asongan di bus Lintas Kota Jogja-Solo”. Para pedangang asongan yang banyak di jumpai di dalam bus lintas Jogja-Solo merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang menarik untuk dikaji. Kajian itu didasarkan pada aspek struktur fungsional dimana setiap struktur baik subjek maupun objek kajian mempunyai fungsi. Hal-hal yang menarik untuk dikaji, misalnya pola-pola yang digunakan dalam melakukan kegiatan perdagangan, fungsi dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kesemuanya itu akan diulas dalam makalah ini.

B. Metode

            Observasi tentang Kegiatan Pedagang Asongan di Bus Lintas Kota Jogja-Solo ini dilaksanakan pertengahan Desember 2012 di Bus Lintas Kota Jogja Solo. Subjek observasi ini ialah observer dan objek observasi ini ialah pedagang asongan yang terdapat di bus lintas kota Jogja-Solo. Metode yang digunakan adalah observasi melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan ketika observer berangkat dan pulang kuliah. Pedagang Asongan yang diamati meliputi : pedagang buku-buku bacaan, pedagang makanan kecil dan air mineral, pedagang pernak-pernik (satu set alat tulis, gantungan kunci dan sebagainya) dan pedagang koran. Pengamatan yang dilakukan meliputi pola-pola kegiatan dari pedagang asongan yaitu bentuk dan macam perdagangannya, serta kondisi (di dalam bus) ketika pedagang asongan tersebut melakukan kegiatan perdagangan. Dalam melakukan observasi, observer pasif yakni tidak melakukan wawancara, hanya melakukan pengamatan saja. Sehingga informasi yang ada merupakan sudut pandang dari pengalaman observer. Observasi ini hanya menggunakan langkah-langkah sederhana yaitu observer melakukan pengamatan kemudian hasil pengamatan diolah dan dijadikan makalah yang tersaji ini.

C. Pembahasan

            Seperti yang telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwasanya kesan secara sepintas tentang kondisi kehidupan masyarakat kota yang lebih maju, modern, terdidik, akibat kemajuan dari industrialisasi tidak mutlak benar adanya. Padahal, sisi-sisi lain yang kontradiktif dengan itu ialah banyaknya para pekerja-pekerja sektor informal yang mayoritas kaum marjinal. Dalam konteks itu permasalahan yang timbul menjadi beragam.

Berbicara tentang perkotaan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai lokasi pemukiman manusia, baik masalah manusia yang berdiam di dalamnya, masalah yang timbul dari fisik kota itu, maupun keadaan atau lokasi kota itu. Permasalahan kota-kota di dunia telah diringkas sebagai berikut : (1) masalah pencemaran dan sampah; (2) masalah pengangkutan dalam kota; (3) masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat; (4) masalah pemukiman yang tidak memenuhi persyaratan untuk hidup; dan (5) masalah kemasyarakatan yang timbul di kalangan penduduknya (pengguran, kemiskinan, kejahatan, dan hubungan antar kelompok etnis­) (Elly dkk, 2011 : 853).

            Pada poin terakhir yakni masalah kemasyarakatan yang timbul di kalangan penduduknya akan menjadi bagian yang akan dibahas pada makalah ini. Dalam makalah ini mencoba mengambil satu bentuk kegiatan sektor informal yang berada di wilayah perkotaan Solo-Jogja. Kegiatan tersebut ialah kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan yang ada di bus lintas kota Jogja-Solo. Berbicara tentang kegiatan pada sektor informal tentu peran dan fungsi dari kegiatan tersebut juga informal artinya tidak saklek dengan kegiatan formal pada umumnya. Dalam hal ini terdapat dua pandangan mengenai kegiatan yang dilakukan pedagang asongan. Hal itu didasarkan pada  prinsip perdagangan yaitu ada penjual dan pembeli.

            Pandangan pertama, dilihat dari fungsi kegiatan tersebut bagi pedagang asongan itu sendiri. Kegiatan perdagangan yang dilakukan pedagang asongan berfungsi seperti halnya perdagangan pada umumnya yaitu untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan. Barangkali memang dengan berdagang asongan mereka dapat menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Apabila dilihat dari sistem pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat perkotaan memang mayoritas adalah bergantung pada sektor industri. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat perkotaan yang bekerja pada sektor informal seperti halnya berdagang asongan di dalam bus. Sebagian dari mereka berdagang asongan merupakan pekerjaan sekunder (sampingan) sebagian yang lain merupakan pekerjaan primer (pokok).

Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan berfungsi sebagai kegiatan mata pencaharian baik pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Kegiatan pedagang asongan dikatakan sebagai pekerjaan pokok bilamana bekerja sebagai pedagang asongan merupakan pekerjaan yang memang menjadi pekerjaan utama mereka. Sumber pendapatan utama dihasilkan dari berdagang asongan. Kegiatan pedagang asongan tersebut dikatakan pekerjaan sampingan bilamana pekerjaan itu dilakukan semata-mata untuk menambah penghasilan dari pekerjaan utama. Sistem mata pencaharian yang dilakukan dari kegiatan berdagang asongan ini merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mendapatkan penghasilan.

Pandangan kedua, yakni pandangan dari sisi konsumer atau masyarakat secara luas terhadap fungsi kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan di bus lintas kota Jogja-Solo ini merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan pengguna bus. Kebutuhan-kebutuhan itu, misalnnya air mineral, makanan kecil sebagai cemilan perjalanan, atau pernak-pernik sekedar oleh-oleh dalam perjalanan. Dalam hal ini fungsi dari adanya pedagang asongan di dalam bus ialah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bus dalam membeli berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, pernak-pernik, buku maupun sekedar koran untuk mengisi kegiatan disela-sela perjalanan. Dengan demikian pengguna bus kota merasa diberikan kemanfaata atas hadirnya pendagang songan tersebut.

Dalam melakukan observasi terhadap kegiatan Pedagang Asongan di Bus Lintas Kota Jogja-Solo, observer menemukan beberapa pola atau bentuk operasional dari pedagang asongan yang berada di bus. Pola atau bentuk operasional yang pertama adalah pedagang asongan menjajakan barang dagangannya dengan menawarkan. Sambil berjalan dari kursi ke kursi penumpang para pedagang asongan menawarkan dagangannya dengan sistem pembayaran langsung tanpa terlebih dahulu memberitahukan harga. Artinya terjadi transaksi langsung, ketika membeli langsung membayar. Pola atau bentuk operasional yang kedua ialah pedagang asongan menjajakan barang dagangannya dengan bentuk kemasan. Pedangang asongan berjalan di dalam bus kemudian  masing-masing penumpang diberikan barang dagangannya. barang ditawarkan terlebih dahulu kepada konsumen dengan disertai harga. Setelah beberapa menit kemudian pedagang mengambil kembali dagangannya. Apabila ada penumpang berminat membeli barang dagangan tersebut maka penumpang mengambil barulah terjadi transaksi.

Harga yang dipatok oleh pedagang asongan beraneka ragam tergantung jenis barang yang dijajakan akan tetapi masih dalam tataran harga yang wajar. Misalnya untuk satu buku dihargai Rp.10.000, harga koran dikisaran Rp.1.000 – Rp. 4.000 baik koran lokal maupun nasional, untuk pernak-pernik biasanya dihargai per set dan untuk makanan biasanya kiasaran Rp. 1.000 – Rp. 5.000. Untuk pedangang koran, pedagang pernak-pernik maupun pedagang buku bacaan biasanya dalam menawarkan dagangannya disertai dengan harga. Tetapi untuk air minum dan makanan kecil terkadang tidak disebutkan harganya, apabila ingin membeli baru dapat diketahui harganya. Satu hal yang menarik dalam melakukan perdagangan, untuk barang tertentu terkadang pedagang memberikan alternatif harga yang dapat di nego alias ditawar. Hal itu tentu semakin memberikan dampak yang cukup positif.

Kegiatan di sektor informal yang dilakukan oleh Pedagang Asongan di Bus Lintas Kota Jogja-Solo disamping memberikan kontribusi positifnya dalam pemenuhan kebutuhan para penumpang bus, ternyata masih ada beberapa hal yang menjadi dampak negatif. Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam konteks ini adalah para penumpang bus. Ada beberapa dampak yang dapat dianggap negatif dari hadirnya pedagang asongan di dalam bus. Beberapa dampak itu seperti, misalnya saat kondisi bus penuh dengan penumpang ditambah lagi dengan masuknya pedagang asongan – dengan barang dagangannya – akan menambah suasana pengap dan desak-desakan antar penumpang. Hal itu menyebabkan potensi tindak kriminal pencopetan akan tinggi. Terkadang beberapa pedagang yang usil akan memberikan harga dagangannya tidak sesuai dengan harga pada umumnya. Terutama hal ini terjadi apabila penumpang dari luar kota. Sehingga menyebabkan konsumen tidak nyaman. Disamping itu akibat dari ketidaksadaran dari penumpang banyak sampah hasil jajanan dari pedagang asongan yang berserakan di dalam bus, hal itu memperparah ketidaknyamanan penumpang yang lain.

D. Penutup

            Seperti yang telah diketahui bahwa kehidupan di kota sangatlah keras. Kota yang diasumsikan menjadi tempat yang ideal dalam pertumbuhan ekonomi formal terutama dalam industrialisasi dengan adanya pabrik-pabrik sehingga lapangan pekerjaan semakin luas. Ternyata dalam kenyataanya tidak sedikit masyarakat perkotaan yang bekerja pada sektor informal seperti pedagang asongan yang telah dibahas sebelumnya. Pedagang Asongan yang banyak di jumpai di dalam bus lintas kota Jogja-Solo merupakan kegiatan sektor informal yang keberadaanya dapat dipandang dua sisi. Sisi pertama yakni positif, dalam hal ini pedangang asongan setidaknya bagian dari masyarakat yang bukan pengagguran, meskipun mereka bekerja pada sektor informal. Di samping itu mereka dapat memberikan dampak positif bagi penumpang yang membutuhkan dagangannya ketika berada dalam bus yang tidak bisa membelinya di luar. 

Meskipun demikian terdapat sisi lain yaitu sisi negatif dari adanya pedagang asongan. Sisi negatif ini tidak terlalu berdampak cukup signifikan akan tetapi apabila dilakukan pembiaran maka dampaknya juga tidak baik. Misalnya saja menyebabkan potensi kriminal akibat desak-desakan penumpang dengan pedagang asongan. Di samping itu apabila tidak ada kesadaran dari penumapang yang membeli dagangan dari pedagang asongan terutama makanan dan minuman akan menyebabkan banyak sampah yang berserakan di dalam bus. Sehingga dapat mengganggu penumpang yang lain. Hal yang menjadi perhatian ialah hadirnya pedagang asongan di dalam bus lintas kota Jogja-Solo memberikan dampak positif dan negatif. Sehingga dengan demikian eksistensi Pedagang Asongan di Bus Lintas Kota Jogja-Solo dapat dipandang objektif.

E. Daftar Pustaka

Elly M Setiadi, Dkk. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Pemecahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta : Kencana Prenada Media Goup

Museum Benteng Vredeburg

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BENTENG VREDEBURG

Pendirian benteng Vredeburg tidak lepas dari Mataram Islam yang pada waktu itu masih berada di solo. Pada masa pemerintahan Pakubuwana III sistem pemerintahan lebih banyak dikuasai oleh Belanda. Segala bentuk kebijakan, keputusan dan lain sebagainya itu merupakan campur tangan Belanda. Sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra di dalam Mataram Islam it u sendiri. Raja sudah tidak bisa diberikan masukan atau nasehat karena dia merasa terlalu banyak hutang budi kepada Belanda. Akhirnya terjadilah pemberontakan salah satu ialah bangsawan dari Madura bernama Untung Suropati. Pada waktu itu Pakubuwana III berhasil dikalahkan dan melarikan diri akhirnya keraton Mataram Islam dikuasai oleh Untung Suropati. Kemudian Pakubuwana III meminta perlindungan dan bantuan kepada pemerintah Belanda untuk mengembalikan kekuasannya. Atas bantuan dari Belanda tersebut Untung Suropati berhasil dikalahkan.

Dengan mengusir Untung Suropati dari keraton, Pakubuwana III bisa menduduki tahtanya kembali. Oleh Belanda Pakubuwana III diminta untuk melakukan perjanjian politik diantaranya Pakubuwana III harus mengganti biaya perang melawan Untung Suropati, perdangangan di sepanjang pantai utara Jawa dikuasai oleh Belanda, keraton Mataram hanya menikmati 1/3 dari kekuasaan tersebut. Diadakannya pajak umplengan (pajak pintu rumah) sehingga masyarakat pada waktu itu mengalami kesengsaraan. Keadaan yang demikian memicu sikap reaktif dari Pangeran Mangkubumi yang notabennya adalah saudara dari Pakubuwana III. Dia tidak rela melihat masyarakat menderita kemudian mengambil sikap yang tegas dan berani keluar dari keraton sebagai bentuk protes. Dari Keraton Mataram di Solo bergerak kearah timur sampailah di daerah seragen kemudian bermarkas di desa Kabanaran. Ternyata sikap tegas dari mangkubumi ini mendapat dukungan dari rakyat yang telah mengidolakan pemimpin yang berani dan sebagia n para pemimpin keraton yang tidak setuju dengan Belanda. Maka agar Pangeran Mangkubumi mendapat legitimasi dan kepercayaan dari rakyat beliau diangkat menjadi raja Mataram versi rakyat yang bergelar Susuhunan Kabanaran. Usaha dari Pangeran Mangkubumi memerangi Belanda dengan merebut dan menguasai gudang logistik dan menguasai gudang senjata yang dimiliki oleh Belanda dengan harapan semangat Belanda berkurang.

Usaha tersebut diketahui oleh Belanda yang mana apabila tetap dibiarkan akan mempengaruhi kedudukan Belanda, sehingga Belanda mempunyai siasat untuk memecah belah Mataram Islam. Di desa Giyanti, Karanganyar kedua raja dipertemukan untuk melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang pada hakekatnya membagi kekuasaan Mataram menjadi dua yaitu di Solo tetap dikuasai Pakubuwana III, di Yogyakarta dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwana I. Pada waktu itu kondisi yang akan dijadikan Keraton Yogyakarta masih hutan belantara  (hutan beringin). Setelah mendapatkan wilayah kekuasaan di Yogyakarta, pangeran Mangkubumi bertempat di Ambar Ketawang, Gamping. Pada tanggal 7 Oktober 1756 mulai menempati keraton Yogyakarta. Selain sebagai ahli Perang yang tangguh Sri Sultan Hamengku Buwana I adalah juga seorang ahli bangunan yang hebat. Dia membuat selokan di sekelilng keraton dan benteng pertahanan.

Melihat kemajuan yang sangat pesat akan pembangunan kraton yang didirikan Sri Sultan Hamengku Buwana I menimbulkan rasa kekhawatiran pada pihak Belanda sehingga diajukanlah usul untuk membangun sebuah benteng disekitar wilayah keraton. Yaitu oleh Gubernur Belanda Herman Nikolas Harting. Pendiriannya sendiri dengan dalih yang digunakan pada waktu itu adalah agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi maksud sesungguhnya Belanda adalah untuk memudahkan melakukan kontrol perkembangan yang terjadi di keraton dan melindungi kantor pemerintahan Belanda. Hal ini bisa dilihat dari letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya menghadap ke jalan utama menuju keraton merupakan indikasi utama bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Lokasi yang dipilih belanda sangat strategis karena terletak diantara keraton, alun-alun, masjid agung pasar, dan bank.

Pada waktu itu pembangunan Benteng masih sangat semi permanen dimana masih menggunakan kayu glugu sebagai tiang, gedeg sebagai dindingnya, dan daun ilalang sebagai atap. Sri Sultan telah membangun sebuah benteng tersebut sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut sebagai seleka atau bastion yang menyerupai bentuk kura-kura dengan keempat kakinya. Oleh Sultan keempat sudut tersebut diberi nama Jayawisesa (sudut barat laut), Jayapurusa (sudut timur laut), Jayaprakosaning (sudut barat daya) dan Jayaprayitna (sudut tenggara). Pada awalnya Benteng tersebut oleh belanda ditempatkan sejumlah 250 tentara Belanda. Setelah adanya pergantian Gubernur di pantai utara jawa pada tahun 1765 dari Nikolas Harting menjadi W.H. Van Ossenberg maka melihat benteng ini  cukup strategis. Kemudian Ossenberg mengusulkan disempurnakannya benteng tersebut. Agar lebih optimal dalam mengamankan keraton. Oleh Sri Sultan disetujui, Ossenberg meminta material disediakan oleh Sri Sultan. Karena Ossenberg akan mengganti sebesar 12.000 golden mata uang Belanda. Maka kayu-kayu (jati) yang digunakan ialah berkualitas sangat baik yaitu diambil dari daerah Blora, Madiun dan dari daerah gunung kidul. Sedangkan materialnya menggunakan tiga unsur yakni batu gamping(kapur), pasir dan semen merah. Selesai pada tahun 1788 untuk membangun benteng kemudian diberi nama benteng Rustenberg artinya tempat peristirahatan. Struktur bangunan disesuaikan dengan kebutuhan militer. Pada tahun 10 Juni 1867 di Yogyakarta terjadi gempa sangat hebat akibat letusan gunung berapi sampai candi-candi salah satunya candi Borobudur teruruk material letusan. Sehingga banyak bangunan di Yogjakarta termasuk bangunan Benteng mengalami kerusakan. Setelah diadakan perbaikan, nama benteng Rustenberg dirubah nama menjadi benteng Vredeburg yang artinya benteng perdamaian. Hal ini sebagai maneifestasi hubungan Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Tentaranya dari 250 menjadi 450 tentara belanda.

Secara historis bangunan ini sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami berbagai perubahan fungsi yaitu pada tahun 1760 - 1830 berfungsi sebagai benteng pertahanan, pada tahun 1830 -1945 berfungsi sebagai markas militer Belanda dan Jepang, dan pada tahun 1945 - 1977 berfungsi sebagai markas militer RI. Setelah tahun 1977 pihak Hankam mengembalikan kepada pemerintah. Oleh pemerintah melalui Mendikbud yang saat itu dijabat Bapak Daoed Yoesoep atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemilik, ditetapkan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya nusantara pada tanggal 9 Agustus 1980. Pada tanggal 16 April 1985 dipugar menjadi Museum Perjuangan dan dibuka untuk umum pada tahun 1987. Kemudian pada tanggal 23 November 1992 resmi menjadi "Museum Khusus Perjuangan Nasional" dengan nama "Museum Benteng Yogyakarta". Bangunan bekas Benteng Vredeburg dipugar dan dilestarikan. Dalam pemugaran pada bentuk luar masih tetap dipertahankan, sedang pada bentuk bagian dalamnya dipugar dan disesuaikan dengan fungsinya yang baru sebagai ruang museum.

KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menyajikan berbagai koleksi-koleksi sebagai berikut :

1.     Koleksi Bangunan

a.     Selokan atau parit, dibuat mengelilingi benteng yang pada awalnya di maksudkan sebagai rintangan paling luar terhadap serangan musuh, yang kemudian pada perkembangan selanjutnya karena sistem kemiliteran sudah mengalami kemajuan hanya digunakan sebagai sarana drainase atau pembuangan saja. Saat ini diaktifkan kembali sepanjang 100 m dengan kedalaman hampir 8m dengan lebar 14 m.

b.     Jembatan, pada awalnya dibuat jembatan angkut (gantung), yang berfungsi diturunkan apabila digunakan kalau tidak dipakai diangkat. Jembatan dahulunya dibuat dari kayu. Karena ada waktu itu transportasi masih menggunakan kereta dan kuda. Tetapi karena berkembangnya teknologi khususnya kendaraan perang kemudian diganti dengan jembatan yang paten.

c.      Tembok (benteng), lapisan pertahanan sesudah parit adalah tembok (benteng) yang mengelilingi komplek benteng, berfungsi sebagai tempat pertahanan, pengintaian, penempatan meriam-meriam kecil maupun senjata tangan. Tingginya 5 m dan mempunyai ketebalan 1 m dengan bentuk atasnya tidak dibuat datar tetapi dengan kemiringan 45 derajat keluar. Pada waktu itu tersebut mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, musuh akan menembak tentara belanda yang dibelakang benteng itu dari jarak tertentu sehingga belanda bisa merunduk peluru bisa mental ke atas. Kemudian fungsi kedua dalam keadaan terjepit yang mana tidak bisa malakukan perlawanan keluar, mereka masih dapat melakukaan perlawanan dari dalam. Selain daripada postur tubuh mereka yang tinggi senapan itu dapat diarahkan.

d.     Pintu gerbang, dibangun sebagai sarana keluar masuk kompleks benteng. Pintu gerbang ada dua yakni pintu depan atau sisi barat dan pintu belakang atau sisi timur. Diatasnya terdapat bangunan yang difungsikan pada waktu itu untuk mengatur jembatan gantung. Sedangkan bangunan yang di bawah untuk melakukan introgasi orang yang akan masuk benteng di luar kesatuannya. Pintu gerbang tersebut berjumlah tiga buah yaitu di sebelah barat, timur dan selatan. Tetapi khusus sebelah selatan hanya dibuat lebih kecil saja karena fungsinya pada waktu itu sebagai pintu rahasia. Gerbang tersebut manyatu dengan benteng.

e.     Bangunan-bangunan di dalam benteng (di bagian tengah benteng) yang berfungsi sebagai barak prajurit dan perwira, yang kemudian pada perkembangan selanjutnya difungsikan sebagai tangsi militer. Gedung yang disebelah sini kiri pintu gerbang dahulu sebagai ruang administrasi. Yang depan sekarang difungsikan sebagai ruang pengenalan atau ruang audio visual mini. Dengan kapasitas tempat duduk 40 orang.  Gedung yang ditepi yang mempunyai 2 lantai dahulu digunakan sebagai barak prajurit. Bangunan benteng senantiasa simetris barak prajurit di sisi barat selatan. Kemudian ruang tengah atau ruang diorama 1 dan 2 dahulu sebagai asrama perwira.

f.       Monumen serangan Oemoem 1 Maret 1949

2.     Koleksi realia, merupakan koleksi yang berupa benda (material) yang benar-benar nyata bukan tiruan dan berperan langsung dalam proses terjadinya peristiwa sejarah. Antara lain berupa : peralatan rumah tangga, senjata, naskah, pakaian, peralatan dapur dan sebagainya.

3.     Koleksi foto, miniatur, replika, lukisan dan atau benda hasil visualisasi lainnya.

4.     Koleksi adegan dalam bentuk diorama, yaitu :

A.    Ruang diorama I, terdiri dari 11 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi sejak periode perang diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta (1825-1942).

B.    Ruang diorama II, terdiri dari 19 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak proklamasi atau awal kemerdekaan sampai agresi militer Belanda I (1945-1947).

C.    Ruang diorama III, terdiri dari 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak adanya perjanjian Renville sampai dengan  pengakuan kedaulatan RIS (1948-1949).

D.   Ruang diorama IV, terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru (1950-1974).

JAM KUNJUNG DAN BIAYA MASUK

Ø      Selasa – Jum’at    : 08.00 -16.00

Ø      Sabtu – Minggu    : 08.00 – 17.00

Ø      Hari Libur Nasional tutup

Wisatawan Domestik                                            Wisatawan Macanegara

ü      Dewasa Perorangan       : Rp. 2.000           Dewasa dan anak-anak

ü      Dewasa Rombongan      : Rp. 1.000           Rp. 10.000

ü      Anak-anak perorangan  : Rp. 1.000

ü      Anak-anak rombongan  : Rp. 500

KESIMPULAN

Pada waktu itu pendirian benteng Rustenberg *yang sekarang Vredeburg merupakan hasil politik Belanda. Pendiriannya sendiri dengan dalih yang digunakan pada waktu itu adalah agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi maksud sesungguhnya Belanda adalah untuk memudahkan melakukan kontrol perkembangan yang terjadi di keraton dan melindungi kantor pemerintahan Belanda. Hal ini bisa dilihat dari letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya menghadap ke jalan utama menuju keraton merupakan indikasi utama bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade.

Benteng Vredeburg saat ini telah difungsikan sebagai museum modern, Benteng Vredeburg memiliki koleksi lengkap meliputi koleksi bangunan, koleksi realia, koleksi foto termasuk miniatur dan replika serta koleksi lukisan. Selain itu terdapat pula 4 ruang pameran minirama sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional merupakan salah satu tujuan wisata, seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Peranannya sebagai museum bertugas melaksanakan pengumpulan, perwatan, penelitian,penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya wilayah Yogyakarta yang diapresiasikan ke dalam berbagai kegiatan seperti : pemeran, penelitian, seminar, diskusi dan sebagainya. Dengan harga tiket yang cukup terjangkau, pemandu yang ramah dan jelas serta tidak membuat jenuh dalam menyampaikan, membuat pangunjung akan terasa nyaman berkunjung di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Sumber

1)     Pemandu Wisata Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Bapak Seno.

2)   Blog Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta,  http://museumvredeburg.blogspt.com

3)     Brosur dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Daftar Pustaka

http://www.navigasi.net/goart.php?a=tbvredbg diakses Jum’at, 14 Desember 2012 Pukul 15.24

http://museumvredeburg.blogspt.com diakses Jum’at, 14 Desember 2012 Pukul 15.47

Museum Rekso Pustoko

Sejarah Perkembangan dan Pendiri Reksa Pustaka

Reksa Pustaka didirikan pada tanggal 11 Agustus 1867 pada pemerintahan Sri Paduka Mangkunegoro IV. Reksa Pustaka yang dalam ejaan jawa : Reksopoestoko berasal dari kata “rekso” yang artinya menjaga dan “pustoko” artinya buku. Sehingga Reksa Pustaka mempunyai arti tempat untuk menjaga atau menyimpan buku. Reksa Pustaka itu sendiri tugasnya (dalam bahasa Jawa) :ngurusi serat-serat. Serat (bahasa ngoko) : layang adalah surat, jadi Reksa Pustaka pada awalnya berfungsi sebagai arsip. Namun serat dalam bahasa Jawa juga berarti buku. Setiap buku Jawa judulnya selalu dimulai dengan kata serat.^[2]

Pada awalnya perpustakaan Reksa Pustaka hanya digunakan oleh kerabat di ligkungan Istana Mangkunegaran saja. Dalam perkembangannya Reksa Pustaka banyak dibutuhkan terutama para peneliti dalam rangka membuat skripsi tentang Mangkunegaran atau yang lainnya. Selanjutnya pada tahun 1980an Perpustakaan Reksa Pustaka sudah dibuka untuk umum. Gedung Perpustakaan Reksa Pustaka terletak di dalam kompleks Pura Mangkunegaran berada di lantai dua. Dari awal berdirinya Perpustakaan Reksa Pustaka mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan yang terjadi terutama dalam hal penambahan koleksi dan renovasi yang dilakukan tahun 2000an yaitu menambah pegangan pada tangga masuk perpustakaan. Setelah Sri Paduka Mangkunegoro IV wafat perkembangan Reksa Pustaka selanjutnya dikembangkan oleh Mangkunegoro VII dan dilestariakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IX sampai sekarang.

Reksa Pustaka dalam upaya pelestarian dan pengembangan koleksi  melakukan beberapa hal misalnya dengan digitalisasi atau scan komputer yaitu melakukan pencetakan yang bertujuan agar naskah asli masih tetap terjaga. Disamping dilakukan pencetakan ulang pada naskah kuno, Reksa Pustaka dibantu para peneliti juga melakukan proses transkripsi atau alih aksara dan proses transliterasi atau alih bahasa, mengingat mayoritas koleksi beraksara dan berbahasa jawa meskipun ada juga koleksi yang berbahasa asing sehingga mempermudah pembaca dan memahami naskah-naskah kuno.

 Sri Paduka Mangkunegoro IV ialah pendiri Rekso Pustaka, disamping seorang raja, beliau juga pujangga maka dari itu koleksi khas dari Reksa Pustaka ialah hasil koleksi dan karya-karya beliau diantaranya sebuah karya sastra yang tersusun dalam buku Serat-serat Anggita Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV. Karya beliau tersebut sekarang sudah ada dalam bentuk cetakan, cetakan pertama pada tahun 1928. Sri Paduka Mangkunegoro IV juga seorang ekonom yang pernah mendirikan pabrik ada pabrik gula di Colomadu namun sekarang sudah berhenti, kemudian pabrik gula di Tasikmadu Karanganyar, persisnya di daerah Sondokoro yang sekarang dikembangkan menjadi objek pariwisata Sondokoro.

Ruang-ruang di Reksa Pustaka

          Gedung  Perpustakaan Reksa Pustaka yang terletak di kompleks Pura Mangkunegaran lantai dua atau di atas Kantor Dinas Urusan Istana atau di sebelah kiri Pamedan atau timur Pendopo.^[3] Letak perpustakaan yang berada di lantai dua mengharuskan para pengunjung untuk menaiki tangga yang terbuat dari kayu jati agar bisa memasuki perpustakaan. Perpustakaan Reksa Pustaka dengan lantai yang terbuat dari kayu jati itu memiliki tiga ruang utama yaitu, ruang utara untuk koleksi buku dan naskah kuno, ruang tengah atau ruang foto-foto kuno serta buku asing, dan ruang paling selatan atau ruang arsip.

1.     Ruang Utara

Ruang ini biasanya yang sering digunakan oleh para peneliti dan pembaca, karena disana juga disediakan tempat baca. Ruang ini  terdapat koleksi buku-buku dan naskah-naskah kuno dari mulai tahun 1816 sampai sekarang. Naskah-naskah kuno dengan tulisan jawa baik jawa kuno maupun jawa baru tersusun rapi. Selain naskah kuno di ruang ini juga terdapat rak untuk tempat naskah yang sudah di cetak namun tulisan yang dipakai masih menggunakan ejaan lama (oe ; dj ; tj). Akan tetapi hal itu tidak ada masalah untuk penelitian sejarah yang penting isi dari buku tersebut masih bisa diketahui. Kondisi di ruang utara lebih baik jika dibandingkan dengan ruang tengah maupun ruang selatan. Itu dapat dilihat dari susunan buku yang tampak rapi, dengan tempat baca di dalamnya walau tempatnya agak sempit. Tempat baca disana dibuat dari kayu jati kerena memang mayoritas bahan material untuk bangunan Rekso Pustaka itu sendiri memakai kayu jati.

2.     Ruang Tengah

Ruang tengah berisi dokumen berupa foto-foto kuno baik foto-foto pribadi maupun foto-foto dari aktivitas pemerintahan. Disana juga terdapat buku-buku asing yang tertata rapi di rak disamping tangga masuk. Kondisi dari foto-foto dan lukisan sendiri memprihatinkan karena tidak disusun atau tidak diatur sehingga ketika pengunjung ingin melihat foto-foto yang ada akan merasa tidak nyaman.

3.     Ruang Selatan

Ruang ini digunakan untuk menyimpan arsip. Jumlah arsip yang sudah terhitung di dalam ruang ini sebanyak 11.000 arsip, 2000 diantaranya berisi sejarah mangkunegaran. Kondisi dari ruang arsip sangat memprihatinkan dimana arsip-arsip kurang tertata rapi sehingga tampak berserakan.

Koleksi

1. Koleksi buku dan naskah kuno

Koleksi yang ada di Reksa Pustaka sudah hampir tiga puluh ribu judul dari mulai tahun 1816 jadi sudah sekitar 200 tahun yang lalu. Ada juga koleksi yang ditulis tahun 1700 yaitu karya Mangkunegoro I pendiri Mangkunegaran yang berjudul Babad Tanah Jawa. Tulisan tersebut berisi tentang sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai raja-raja pulau Jawa. Sampai saat ini tulisan dari pendiri Mangkunegaran tersebut masih tersimpan di perpustaan Reksa Pustaka dengan kondisi kertas yang masih bagus tidak terlalu rapuh kerena menggunakan kertas daulang. Koleksi khas dari Reksa Pustaka adalah karya dari Mangkunegoro IV. Karya sastra beliau yang terangkum dalam sebuah buku berjudul Serat-serat Anggita Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV yang sudah dilakukan pencetakan pada tahun 1928. Dalam karya Mangkunegoro IV yang berjudul Serat-serat Anggita Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV tersebut berisi ajaran budi luhur yang termasuk di dalamnya Serat Wedotomo, Serat Tripama, Serat Woroyagyo, dan Serat  Laksita raja.

1.     Serat Wedotomo yang isinya tentang kesempurnaan hidup misalnya tata cara dan adab kita bergaul di masyarakat, atau tata cara dan adab kita menyembah kepada Tuhan.

2.     Serat Tripama yang isinya ajaran tentang bagaimana menjadi seorang prajurit, modal atau persiapan apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang prajurit.

3.     Serat Woroyagyo yang berisi tentang tatacara dan adab berumah tangga, apa saja yang harus dipersiapkan dalam pernikahan, seorang calon istri harus memiliki persiapan apa saja, dan untuk seorang suami tidak boleh sewenang-wenang.

4.     Serat  Laksita raja isinya tuntunan bagaimana menjadi seorang pemimpin atau raja, jadi beliau (Mangkunegoro IV) itu sudah mempersiapkan generasi penerus atau pewaris tahta di Mangkunegaran pada waktu itu. Agar pewaris tahta kalau menjadi pemimpin, pemimpin seperti yang beliau ajarkan. Ada tigabelas butir yang  harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam Serat Romo kepimpinan itu hanya ada delapan butir , kalau dalam Serat  Laksita raja ini yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin itu idealnya seperti itu. Di Kasunanan juga ada yaitu Serat Wulangreh yang berisi bagaimana menjadi pemimpin dan pemimpin bagaimana yang kita pilih.

Rekso Pustaka juga memiliki koleksi dari Mangkunegoro V karya beliau yaitu tari dan wayang. Kalau untuk Mangkunegoro VI lebih terkenal sebagai raja yang merakyat, beliau sebagai raja tetapi tidak mau ditinggikan sebagai raja sehingga sampai akhir hayatnya beliau itu tidak menuntut untuk suksesi di kerajaan ini beliau belum sempat mencapai raja, beliau berkenaan meninggalkan Puro Mangkunegaran ini ke Surabaya dan disana beliau hidup bermasyarakat secara umum. Dan waktu meninggal makamnya pun tidak mau dimakamkan di Mangadeg atau Girilayu, tapi dimakamkan di layu utara sebelah pasar nunukan. Bagi Mangkunegoro VIII Mangkunegoro VI sebagai pahlawan karena beliau juga melawan kolonial. Selain koleksi dari Mangkunegoro I, IV, V dan VI Rekso Pustaka juga memiliki koleksi dari Mangkunegoro VII, karena beliau suka akan pertunjukan maka karya-karya beliau mayoritas adalah wayang. Mangkunegoro VII membuat tulisan yang berjudul Pakem Pedalangan Ringgit Purwa yang memiliki 37 jilid atau lakon (jawa: cerita). Di Reksa Pustaka juga memiliki koleksi stattsbad atau undang-undang pada masa Belanda tahun 1816. Akan tetapi stattsbad sudah tidak boleh di fotocopy karena kondisinya yang sudah rapuh, kalau untuk dibaca masih bisa.  Koleksi naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh Rekso Pustaka kebanyakan memakai bahasa dan tulisan Jawa, baik Jawa kuno maupun jawa modern. Disamping bahasa Jawa disana juga dapat ditemui bahasa-bahasa asing misalnya bahasa belanda.

2. Koleksi Foto

Foto-foto yang dikoleksi Rekso Pustaka meliputi foto-foto keluarga atau foto-foto pribadi sejak pemerintahan Mangkunegoro II sampai Mangkunegoro IX. Untuk koleksi terbanyak yaitu foto kegiatan dari pemerintahan Mangkunegoro VII, (1) Kegiatan pemerintahan misalnya menerima tamu kenegaraan, (2) Kegiatan adat istiadat yang ada di Mangkunegaran misalnya, adat tradisi satu suro, adat pernikahan, adat sunatan dan adat sedan. Selain foto-foto kegiatan pemerintahan di ruang ini juga menyimpan foto-foto bangunan kuno, bangunan-bangunan peninggalan Mangkunegaran misal bentuk gapura jaman dulu. Disamping foto-foto pribadi Mangkunegoro II sampai Mangkunegoro IX, foto masa pemerintahan Mangkunegoro VII, dan foto model bangunan Mangkunegaran tempo dulu, di Reksa Pustaka juga bisa ditemui lukisan-lukisan seperti lukisan pujangga seperti Ronggowarsito, dan pelukis-pelukis terkenal.

3. Koleksi Arsip

Di Reksa Pustaka memiliki jumlah arsip terhitung sebanyak 11.000 arsip, 2000 diantaranya berisi sejarah mangkunegaran. Arsip ini berbentuk lembaran-lembaran penting misalnya surat-surat penting Mangkunegaran. Koleksi arsip disini dimulai sejak pemerintahan Mangkunegoro IV sampai Mangkunegoro VIII, untuk arsip Mangkunegoro IX sampai sekarang belum masuk ke Reksa Pustaka karena masih digunakan. Disamping koleksi buku, naskah kuno, foto kuno dan arsip, Perpustakaan Reksa Pustaka memiliki koleksi yang berbentuk prasasti. Koleksi Prasasti tersebut misalnya koprak dan tulisan diatas tembaga (Sinaguha, Telang) yang berisi piwulang, sejarah dan sastra.

Akses Pengunjung

Akses ke perpustakaan Reksa Pustaka akan dilayani setiap jam kerja, karena karyawan atau petugas perpustakaan bersifat sosial atau sukarela atau untuk pengabdian kepada Mangkunegaran, maka pengunjung akan dilayani dengan jadwal :

Senin-Kamis        : 09.00-12.30 WIB

Jumat                   : 09.00- 11.00 WIB

Sabtu                   : 09.00- 11.30 WIB

Perpustakaan Reksa Pustaka adalah perpustakaan swasta dan khusus. Pengelola dari perpustakaan ini adalah Pura Mangkunegaran. Dengan biaya yang didapatkan dari Pura Mangkunegan ditambah biaya sosial dari pengunjung atau penelitian. Perpustakaan Reksa Pustaka disebut perpustakaan khusus karena mayoritas dari koleksi Reksa Pustaka adalah budaya Jawa sehingga pelayanannya pun tertutup. Artinya pengunjung tidak boleh mengambil sendiri koleksi, akan tetapi harus meminta bantuan ke petugas yang ada. Berikut ini langkah-langkah dan proses ketika akan menggunakan Perpustakaan Reksa Pustaka :

1.  Melepas alas kaki (sepatu) dan meletakkan tas di tempat yang telah disediakan baru boleh memasuki ruang perpustakaan. Tujuannya agar perpustakaan tetap terjaga kebersihannya dan meminimalisir pencurian koleksi.

2.  Wajib mengisi buku kunjungan atau buku tamu.

3.  Melihat daftar katalog yang telah di sediakan. Katalog yang digunakan oleh Reksa Pustaka katalognya seperti berikut: Pertama, katalog khusus Mangkunegaran itu kodenya Mangkunegaran atau MN yang isinya sejarah Mangkunegoro I sampai IX. Kedua, katalog abjad mulai dari A sampai R, abjad (A) Isinya tentang pendidikan agama filsafat, (B) Isinya tentang sejarah secara umum, sejarah Jawa sampai sejarah masa kini atau politik masa kini, (C) Isinya khusus tentang sastra, (D) Isinya khusus tentang wayang yang terdiri dari: wayang kulit, wayang uwong (orang), wayang suket dan wayang beber, (E) Isinya tentang cerita menak, (F) Isinya khusus tentang karawitan, (G) Isinya    khusus tentang tari, (H) Isinya tentang adat istiadat, (I) Isinya tentang primbon, (J) Isinya tentang pariwisata, (K) Isinya hukum. Dan seterusnya sampai (R) itu isinya tentang batik.

4.  Setelah memilih koleksi yang akan digunakan atau dipijam maka proses selanjutnya adalah meminta tolong kepada petugas untuk mengambilkan koleksi yang kita sudah pilih.

5.  Apabila anda ingin membaca buku atau naskah kuno, di ruang utara juga telah disediakan tempat baca.

6.  Apabila anda ingin membawa pulang maka anda harus meminta tolong kepada petugas kemudian petugas akan memberi anda fotocopy-an. Anda cukup menganti upah fotocopy jika buku dikenakan biaya sebesar Rp. 300/lembar untuk arsip Rp. 1000/lembar. Apabila naskah kuno yang tidak boleh di fotocopy anda bisa memfoto.

Perawatan Koleksi

          Perawatan yang dilakukan di perpustakaan Reksa Pustaka terdiri dari beberapa cara yaitu :

1)     Setiap harinya perawatan koleksi Reksa Pustaka menggunakan kapur barus. Kapur barus ini hanya sebatas digunakan untuk mengusir serangga.

2)     Setiap tahun sekali dilakukan fubigasi yaitu pengasapan dimana bertujuan untuk membunuh kuman serangga atau jamur yang menyerang kertas.

3)     Perwatan dengan menggunakan kotak naskah. Kotak naskah ini berbentuk seperti amplop yang terbuat dari kertas karton netral atau kertas karton yang bebas asam dan basa. Tujuan dari pemberian kotak naskah ini untuk melindungi naskah yang sudah rusak agar kerusakannya tidak bertambah parah karena ternyata tangan manusia mengandung asam sehingga apabila tangan sering memegang naskah maka akan membuat naskah semakin rusak. Setiap satu kotak naskah menghabiskan biaya kertas Rp.80.000 dalam waktu setahun Reksa Pustaka hanya mampu membuat kotak naskah sejumlah seratus buah sehingga perawatan dengan kotak naskah ini menghabiskan dana Rp. 800.000/tahun.

4)     Restorasi naskah yaitu perawatan dengan menggunakan tisu Jepang. Perawatan menggunakan tisu jepang ini agar buku atau naskah yang sudah rapuh tidak patah-patah (sobek). Tisu jepang, itu kertasnya tipis seperti tisu dan harus harus diimpor dari jepang sehingga pelaksanaan di Reksa Pustaka mengalami kesulitan. Maka dari itu setiap satu tahun sekali mendapat bantuan langsung dari Arsip Nasional yang datang ke Reksa Pustaka untuk membantu merawat naskah dengan melapisi kertas tersebut dengan tisu jepang. Proses ini sering disebut sebagai retorasi naskah.

Kritik dan Saran

          Pada umumnya kondisi dari Perpustakaan Reksa Pustaka sangatlah memprihatinkan. Dapat dilihat dari ruang per ruang kondisinya kurang baik terutama untuk ruang tengah dan ruang selatan (ruang arsip). Ruangnya berdebu, untuk koleksi foto-foto di ruang tengah kurang tersusun secara rapi kondisinya berantakan sehingga perlu dilakukan pembersihan serta penyusunan dan pengelompokan foto-foto tersebut sehingga pengunjung lebih nyaman dalam melakukan kunjungan.

          Reksa Pustaka adalah warisan budaya yang seharusnya dilestariakan oleh generasi kita. Meskipun saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi Reksa Pustaka dalam melakukan pengembangan terutama kendala biaya. Setidaknya kita melakukan kunjungan kesana dengan baik, ikut merawat dan melestarikan budaya jawa dari koleksi yang ada, itu bagian dari tanggungjawab kita sebagai generasi yang mampu menghargai karya leluhurnya.

          Tanggungjawab itu terletak kepada semua pihak. Baik pemerintah Mangkunegaran sebagai pengelola, pemerintah daerah Surakarta maupun pemerintah pusat harus memberikan perhatian yang lebih terhadap warisan budaya Reksa Pustaka tersebut.

Daftar Pustaka

               Kuntowijoyo,DR. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

               http://riesboy-ariez.blogspot.com/ (online tanggal 27 Oktober 2012 pukul 10.32)

        http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/06/rekso-pustoko/ (online tanggal 27 Oktober 2012 pukul 10.41)

Catatan Kaki

1.    DR.Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995) hal.89

2.     juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/06/rekso-pustoko

3.     riesboy-ariez.blogspot.com