RSBI Tinggal Kenangan, Menata Ulang Pendidikan di Indonesia

Pendahuluan

            Pasca terkabulnya judicial review pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atas UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat babak baru sistem pendidikan di Indonesia. Pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 yang berbunyi bahwa : “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional” yang menjadi cikal bakal dan dasar hukum terbentuknya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), oleh MK dianggap tidak sesuai dengan semangat pasal 28 dan 31 UUD 1945.

            Dengan dikeluarkannya putusan MK tentang pembatalan pasal 50 ayat 3 UU No 20/2003 maka UU tersebut sudah tidak berlaku lagi (inkonstitusional). Hal itu sekaligus memberikan instruksi untuk dibubarkannya RSBI/SBI. MK menganggap bahwa dengan adanya RSBI terjadi diskriminasi, kastanisasi dan kesenjangan masyarakat terhadap akses pendidikan dalam hal ini pendidikan RSBI/SBI. Selain itu persoalan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas RSBI/SBI juga menjadi perhatian karena dianggap akan mengancam berbangsa-bernegara. Adanya ketakutan akan kehilangan jati diri berbangsa-bernegara yang telah menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, nasional dan persatuan.

Tinggal Kenangan

            Telah disebutkan diatas bahwa pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 sudah inkonstitusional, artinya tidak dapat dipakai menjadi landasan hukum berdirinya RSBI/SBI. Hal itu tentu berakibat harus dibubarkannya RSBI/SBI. Sebelum membahas tentang proyeksi kedepan pasca pembubaran RSBI/SBI, setidaknya ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian. Persolan-persoalan itu tidak dapat dilepaskan begitu saja hanya dengan melakukan pembubaran terhadap eksistensi RSBI/SBI. Pertama, akibat adanya RSBI/SBI pendidikan seolah-olah terkotak-kotak dan terjadi dualisme dalam pendidikan. Kedua, terjadi kastanisasi, liberalisasi, dan kesenjangan akses pendidikan. Dan yang ketiga, persoalan yang menyangkut identitas dan jati diri bangsa terkait penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam melakukan pengajaran.

            Selain persoalan-persoalan diatas, persoalan menjadi perhatian ialah biaya pendidikan RSBI/SBI yang tinggi. Biaya pendidikan RSBI/SBI dianggap tidak bersahabat dengan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pendidikan RSBI/SBI kebanyakan memang dinikmati oleh masyarakat dengan ekonomi atas. Hal itulah yang banyak disesalkan dan semakin membuat masyarakat terdiskriminasi.

            Akan tetapi lewat sidang putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Mahkamah, pasal yang mewajibkan pemerintah merintis setidaknya satu sekolah bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sekitar 1.300 sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kontan kehilangan pijakan hukumnya (tempo.com, 14 Januari 2013). Hal itu berisyarat bahwa RSBI/SBI tinggal kenangan.

Menata Ulang Pendidikan

            Pasca pembubaran RSBI/SBI lantas muncul berberapa pertanyaan, seperti : apakah kemudian hanya berakhir sebatas pembubaran RSBI/SBI? apakah hal itu menyebabkan traumatik terhadap pendidikan yang distandarisasi internasional? Bagaimana membangun kualitas pendidikan yang dapat bersaing secara internasional akan tetapi tidak meninggalkan jati diri bangsa?  Petanyaan-pertanyaan itulah yang muncul terkait persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan membubarkan RSBI/SBI. Kata kuncinya adalah rekonstruksi pendidikan. Artinya pendidikan di Indonesia perlu ada penataan kembali secara konsep pendidikan yang berkualitas dan implementasi atas konsep itu.

            Berbicara tentang pendidikan berkualitas ada beberapa hal yang mempengaruhi, yakni pertama, adanya kurikulum yang berkualitas artinya bukan hanya kurikulum yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri tetapi tidak sesuai secara kondisional dan kultural terhadap Indonesia. Akan tetapi kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan dari siswa dan pendidik. Kebutuhan terhadap pengembangan potensi dari siswa itu sendiri. Kedua, kemampuan pendidik dalam mendidik dalam preoses mengajar. Sertifikasi dan pelatihan guru profesional, meskipun masih terdapat kekurangan tetapi setidaknya itu merupakan bagian untuk meningkatkan kualitas pendidik. Pendidik yang berkulitas secara intelektual dan berkarakter yang unggul akan sangat mempengaruhi daripada output yang dihasilkannya.

            Yang bisa dilihat saat ini memang menjadi persoalan sendiri dimana pendidikan yang menggunakan kurikulum luar negeri outputnya tidak jauh berbeda dengan output yang dihasilkan dari kurikulum lokal. Hal itu bisa jadi disebabkan karena kurikulum yang diadopsi dari luar negeri tidak bisa semata-mata diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Aspek kondisional dan kultural harus menjadi pertimbangan dalam penggunaannya. Kualitas Internasional akan tetap tercapai meskipun menggunakan kurikulum lokal. Kurikulum lokal yang dimaksud tentu harus memiliki konsep ideal yang dapat terimplementasi baik secara kondisional dan kultural. Konsep yang dihasilkan dari penyerapan unsur-unsur budaya dan jati diri bangsa Indonesia sendiri.

            Kurikulumnya saja berpedoman dengan Cambridge yang merupakan kurikulum pembelajaran asing atau luar negeri, yang pasti tidak akan ada pembelajaran-pembelajaran tentang berbagai kehidupan nilai-nilai lokal, serta kesosial-budayaan yang benar-benar menerangkan ke-indonesiaan disana.  Dengan hal yang demikian, mana mungkin pendidikan yang seperti itu dapat membentuk National Building serta pembangunan keindonesian, yang ada malahan akan menghilangkan jiwa Ke-indonesiannya (Arif Novianto, Okezone.com, Kamis, 10 Januari 2013) 

            Pendidik yang berkualitas secara intelektual dan berkarakter yang unggul akan sangat mempengaruhi daripada output yang dihasilkannya. Bagaimana mungkin siswa dapat memiliki kualitas intelektual dan moral yang unggul tanpa guru yang memilki kemampuan yang unggul dan berkarakter pula? kedua hal yang sangat melekat dan saling mempengaruhi. Untuk menciptakan kemampuan pendidik yang unggul dan berkarakter dapat dicapai, mulai dari seseorang masuk ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai akan memasuki gerbang untuk menjadi pendidik. Ketika akan menjadi pendidik dia harus benar-benar berkualifikasi, artinya harus ada standarisasi yang ketat untuk seseorang dapat menjadi pendidik.

            Pendidikan yang menjadi hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola dengan baik. “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” (pasal 31 ayat 1 UUD 1945) & “….Negara  wajib  membiayainya”(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Telah disebutkan diatas bahwa persoalan yang dihadapi pendidikan berkualitas ialah biaya yang tinggi. Mari kita lihat bersama, anggaran pendidikan di Indonesia saat ini 20% dari jumlah APBN. 20% merupakan angka yang tidak sedikit, sehingga anggapan bahwa pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pendidikan yang berkualitas dapat disangsikan kebenarannya. Transparasi penggunaan biaya pendidikan itulah yang menjadi salah satu jawaban atas persoalan tersebut.

Hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan ialah bagaimana kemudian hubungan antara penggunaan bahasa Inggris dengan kualitas internasional? Mengingat bahasa merupakan sarana dalam melakukan komunikasi. Penguasaan bahasa internasional salah satunya bahasa inggris memang menjadi salah satu bagian penting dalam hal perolehan informasi dan melakukan komunikasi secara internasional. Akan tetapi hal itu juga tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur dari kualitas internasional.

Menurut Ahli bahasa sekaligus anggota perumus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dendy Sugono. Ia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengkaji ulang kebijakan itu. Ia mengutarakan, jika ingin meningkatkan kemampuan siswa berbahasa Inggris, mereka sebaiknya melalui pengajaran bahasa Inggris reguler itu sendiri. “Penggunaan bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar dapat ditoleransi hanya untuk jenjang pendidikan tinggi. Khususnya pada prodi-prodi yang kosentrasinya pada kajian bahasa tersebut. Misalnya, pada prodi bahasa Arab tidak menjadi persoalan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar” (Gloria Samantha. Sumber: Kompas, Tribun News, JPNN, Rabu 16 Mei 2012)

Penutup

           Terlepas dari pro-kontra terhadap eksistensi RSBI/SBI di dunia pendidikan Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan atas pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertentangan dengan UUD 1945, RSBI/SBI hanyalah tinggal kenangan. Payung hukum yang menaungi RSBI/SBI sudah dinyatakan inkonstitusional sehingga eksistensinya tidak dapat dipertahankan.

            Akan tetapi tidak berhenti sebatas pembubaran RSBI/SBI, harus ada upaya follow-up bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk kembali meramu kebijakan pendidikan yang berkualitas dengan tidak mengenyampingkan jati diri berbangsa-bernegara. Setidaknya harus ada rekonstruksi dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik penggunaan kurikulum, peningkatan kualitas dan kemampuan pendidik, penyediaan sarana-prasarana yang memadai dengan asumsi biaya yang sesuai dengan realita ekonomi masyarakat Indonesia saat ini yang cenderung menduduki menengah kebawah. Dan penggunaan bahasa asing yang harus berimbang, bahasa Indonesia lah yang harus lebih diutamakan sehingga anggapan kehilangan jati diri bangsa dapat ditepis.

Perbaikan dan perbaikan harus terus dilakukan Kemendikbud sebagai penyelenggara pendidikan yang diamanahi oleh UUD 1945. Satu hal yang ditekankan dalam tulisan ini, bahwasanya pendidikan yang mahal tidak menjamin adanya kualitas yang baik. Sesuai dengan pernyataan Mendikbud (antaranews.com, 13 Januari 2013), “Cita-cita untuk memiliki sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten kota tidak boleh dikubur sehingga kita harus memikirkan lagi formula pengganti RSBI”. Harapannya semoga pendidikan di Indonesia  lebih baik lagi. Dan tugas kita adalah tetap mengawal perjalanan kebijakan-kebijakan apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pendidikan. Tetap tegas menolak diskriminasi, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Dengan demikian konsepsi pendidikan kritis yang mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan.